SURAKARTA | Majalahdetektif.com — Satu kebijakan nasional tidak selalu dapat diterapkan dengan cara yang sama di setiap daerah. Perbedaan persoalan, karakter, potensi dan kebutuhan masyarakat menjadi alasan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendorong kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih fleksibel.
Aspirasi tersebut disampaikan Ning Ita saat menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Ning Ita yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial APEKSI menyampaikan pandangan tersebut bersama para wali kota se-Indonesia. Menurutnya, kebijakan transfer dari pemerintah pusat perlu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan penggunaannya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kota.
“Setiap kota punya persoalan, karakter, potensi dan kebutuhan yang berbeda. Kebijakan yang baik di tingkat nasional harus bisa diterjemahkan secara fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” tutur Ning Ita.
Menurut Ning Ita, fleksibilitas TKD tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk memperkuat ruang fiskal pemerintah kota. Kapasitas fiskal menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Ia menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, kebijakan fiskal dari pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kemampuan daerah dalam menerjemahkannya menjadi program yang sesuai dengan kondisi setempat.
“Bagi pemerintah kota, APBD bukan sekadar deretan angka. Di dalamnya ada jalan yang harus dibangun, layanan kesehatan yang harus diperkuat, pendidikan yang harus diperluas, UMKM yang harus tumbuh serta kebutuhan masyarakat yang harus segera dijawab,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Ning Ita menilai hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat. Kebijakan nasional tetap menjadi pijakan bersama, namun penerapannya membutuhkan ruang adaptasi agar tidak mengabaikan karakteristik setiap daerah.
APEKSI, lanjutnya, akan terus menyuarakan kepentingan pemerintah kota agar hubungan pusat dan daerah semakin kuat, adil, serta mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat.
“Kami di APEKSI terus menyuarakan pentingnya hubungan pusat dan daerah yang semakin kuat, adil dan adaptif,” pungkas Ning Ita.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk memastikan kebijakan fiskal dan pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di masing-masing daerah.
