Majalahdetektif.com : Birokrasi merupakan suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis serta bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Sedangkan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governace dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.
Dalam dunia teknologi, banyak negara yang telah mengubah segala hal mulai dari cara manusia bekerja sehingga berkomunikasi dan penggunaan IT mendorong dunia untuk berusaha mengubah mode pelayanan. Pemerintah pada saat ini terus berbenah untuk mewujudkan institusi yang maju mengikuti arus perkembangan teknologi, yang mana mengharuskan pelayanan sudah bertransformasi dari berbasis manual menuju sistem digital dalam meningkatkan mutu pelayanan.
Salah satu contoh penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo yaitu Antrian Terpadu MPP Sidoarjo atau yang dikenal dengan sebutan SIANTER. SIANTER ini merupakan sebuah aplikasi layanan antrian terpadu sebagai media pendukung untuk Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo yang menyediakan informasi jenis layanan, pengumuman penting tentang layanan, booking antrian secara online, download tiket antrian dan sebagainya. Keunggulan dalam menggunakan aplikasi SIANTER ini adalah masyarakat dapat mengetahui informasi layanan serta dapat mem-booking nomor antrian tanpa harus datang langsung ke tempat pelayanan publik tersebut. Sehingga masyarakat tidak perlu berlama-lama menunggu di tempat pelayanan publik tersebut karena sudah mengetahui nomor antrian masing-masing.
Namun jika dilihat melalui rating aplikasinya, implementasi aplikasi SIANTER ini belum berjalan sesuai keinginan masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan kekurangan yang terdapat pada aplikasi ini. “Aplikasi yang nggak membantu sama sekali, terlalu lama menunggu sehingga nggak ada hasil”, ulasan salah satu masyarakat yang telah mengakses aplikasi tersebut. Hal ini seharusnya dapat membuat aparatur pemerintah segera bertindak cepat untuk memperbaiki aplikasi layanan tersebut, karena perubahan birokrasi berbasis online ini juga harus diikuti dengan perubahan cara pandang yang baik pada tingkat fungsional dan administrator sebagai penyelenggara jalannya pemerintah.
Hadirnya layanan berbasis online ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi percepatan pelayanan dan hematnya pengeluaran masyarakat dalam mengurus administrasi serta memangkas proses birokrasi yang selama ini berbelit-belit. Prioritas pembenahan manajemen pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini merupakan urgensi bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo demi keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ada. Hasil dari pembenahan manajemen tersebut tentunya untuk membuat pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan maksimal. Dengan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya reformasi birokrasi ini diharapkan dapat mencapai reformasi birokrasi yang baik, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
Puput Prihandini, Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
