Berita Majalah Detektif Edisi 149, Januari 2017 :
Walikota Minta Proyek Rejoto Tidak Bermasalah, Ketua Komisi II Segera Panggil Kepala PUPR
DPR Panggil Kapolri
Panglima TNI: Indonesia Swasembada Pangan, Negara Lain Takut
Honorer Resah, Gaji Tidak Sesuai UMK
Pemkot dan Kejari Kota Mojokerto MoU Penanganan Permasalahan Hukum
Pengiriman 1.000 Liter Arak Bali Digagalkan
Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto Sesalkan Ribuan PNS Bolos Kerja
Komisi II DPRD Kota Mojokerto Desak Walikota Agar Perusahaan Jadi Pelanggan PDAM
Perwali Berseberangan Dengan Hasil Hearing Komisi III Dengan Dinas Pendidikan
Anggota Dewan Kota Asal PPP Kritisi Hasil Pengerjaan Aspalisasi Proyek DAK 2016 Rp. 47 Miliar, Hanya Beberapa Bulan Sudah Rusak
Tanah 260 Meter Persegi Milik Akhiyat Diduga Diserobot Pemkot Untuk Bangun Jembatan Rejoto, Akhirnya Pemilik Lapor DPRD Kota Mojokerto
Ketua DPRD Kota Mojokerto Khawatirkan Minimnya PJU Dikawasan Jembatan-Jalan Rejoto, Undang Aksi Kriminal
Setelah Walikota Sukses Memekarkan Wilayah Menjadi 3 Kecamatan, Komisi I DPRD Kota Mojokerto Juga Minta Pemkot Pecah Kelurahan Padat Penduduk
DPRD Kota Mojokerto Soroti Absensi Online yang Kurang Serius
MOJOKERTO – MD : Jembatan Pulorejo Blotto (Rejoto) telah diresmikan Walikota Masud Yunus pada Senin (23’01) yang lalu, Walikota Mas’ud Yunus minta mega proyek senilai Rp 40,2 miliar yang menghubungkan Kelurahan Pulorejo dan Blooto di Kecamatan Prajurit Kulon tidak menyisahkan persoalan dan masalah dikemudian hari setelah diresmikannya.
Memang dibukanya akses jalan lingkar barat Kota Mojokerto, kata Walikota akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan wilayah kota Timur dan barat.Walikota minta adanya persoalan dugaan Pemkot Mojokerto melakukan penyerobotan tanah warga dalam proyek jalan dan jembatan Rejoto harus segera dituntaskan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, Wiwiet Febriyanto berjanji persoalan tersebut akan segera diselesaikan sebagai wujud tanggung jawabnya dan Walikota Mojokerto.
Sesuai pantauan media ini ternyata kualitas konstruksi yang terlihat cukup buruk itu tak lepas dari molornya proses lelang. Proyek multi years yang dijadwalkan dimulai pertengahan 2015, justru baru selesai lelang akhir 2015. Sehingga pekerjaan konstruksi senilai Rp 40,2 miliar itu baru bisa dimulai awal 2016.Kondisi itu diperparah dengan ambruknya 6 girder (balok) bentang tengah sepanjang 50 meter, Jumat (11/11). Akibatnya, proyek yang seharusnya rampung 31 Desember 2016 itu molor sampai pertengahan Januari 2017 dan baru diresmikan pada akhir bulan Januari yang lalu.
Menanggapi itu Wiwiet Febriyanto saat ditemui media ini menjelaskan, pemeriksaan kualitas konstruksi jembatan Rejoto saat ini dalam pemeriksaan Inspektorat. Begitu juga nilai denda yang harus dibayar PT Brahmakerta Adiwira atas molornya pekerjaan semuanya akan dipertanggungjawabkannya.
Dikonfirmasi terpisah, terkait proses pembangunan jembatan Rejoto yang disinyalir bermasalah, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Aris Satriyo Budi akan segera meminta penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait amburadulnya pembangunan Jembatan Rejoto dan sejumlah mega proyek lainnya.
“Kami akan evaluasi proyek 2016 termasuk proyek Jembatan Rejoto yang bermasalah, khususnya empat mega proyek dalam waktu dekat. Kami akan segera memanggil PU sampai dimana evaluasinya dan perencanaan proyek-proyek tahun 2017,” tandas Politikus Muda PAN ini saat di wawancarai para awak media. (Mar)